Bagi yang akan pilih Ruko sebagai area bisnis di Jakarta, anda dituntut untuk kritis untuk menegaskan Ruko yang akan disewa atau dibeli berikut dapat digunakan sebagai domisili usaha. Fisik bangunannya sesungguhnya Ruko tetapi bagaimana dengan zonasi dan dokumen pendukungnya?

Kalau anda akan menyewa area berbentuk Ruko BSD, Rukan atau yang sejenisnya di lokasi Jakarta dan berencana menjadikan area berikut sebagai domisili bisnis dan penerbitan dokumen legalitas atau perizinan bisnis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau perizinan bisnis lainnya tersedia baiknya menegaskan lebih dari satu hal. Mulai berasal dari zonasi usaha, PBB dan IMB.

Jika mengalami susah untuk mengurus pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, anda dapat menghubungi Easybiz untuk solusi terbaik yang legal dan tepat.

Salah mengerti ketentuannya maka dapat jadi Ruko atau area bisnis yang disewa atau dibeli tidak dapat dijadikan area usaha.

Bahkan dapat jadi masalah seperti dialami Uber di Indonesia yang kantornya di Jakarta sesungguhnya tidak diperbolehkan untuk mengakses usaha. Selain Uber, costumer Easybiz terhitung mengalami rintangan mirip disaat dia terlanjur mengivestasikan uangnya untuk belanja Ruko yang akan dijadikan area usaha. Tempat berikut berada di zonasi berkode R4 (Perumahan). Belakangan disaat akan mengurus untuk izin usahanya ternyata pengajuannya tidak diterima sebab Ruko di lokasi Jakarta berikut berada di zonasi R4 yang berarti zonasi permukiman.

 

Nah, berikut hal-hal yang kudu diperhatikan sehingga Ruko atau Rukan yang akan anda investasikan dapat digunakan sebagai area atau domisili usaha

 

Ruko yang dijadikan area bisnis kudu berada di zonasi yang seharusnya

Penting untuk mengerti isi Perda Provinsi DKI No.1 Tahun 2014 berkenaan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (“Perda Zonasi”). Perda ini mengedepankan perlunya pengendalian penggunaan area cocok konsep tata area lokasi sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

Tanpa adanya upaya pengendalian maka pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pembangunan memicu penurunan mutu penggunaan area dan juga ketidakseimbangan susunan dan fungsi ruang.

Berdasarkan Perda tersebut, ditetapkan tersedia lebih dari satu zonasi di lokasi Jakarta diantaranya terdiri berasal dari zona jalan hijau; zona pemerintahan nasional; zona pemerintahan daerah; zona perkantoran, perdagangan, dan jasa; zona perumahan kampung.

 

Perlu diperhatikan untuk lokasi Jakarta bentuk fisik Toko, Kantor, Ruko, Rukan, atau Gedung samasekali tidak menjamin bahwa area berikut legal untuk dijadikan domisili bisnis dan perizinan lainnya.

Sebab, Pemerintah DKI telah menentukan bahwa untuk kegiatan bisnis kudu berada di area yang berada di zonasi perkantoran, perdagangan, dan jasa (sub zona K1-K3) atau setidaknya zona campuran (sub zona C1). Yang terutama adalah zonasinya dan bukan bentuk fisik area usahanya.

Jadi, kegiatan yang rela dilaksanakan kudu sesuaikan dengan zonasi yang telah ditetapkan di Perda No.1 Tahun 2014. Kalau rela laksanakan kegiatan bisnis kudu berada di lokasi yang masuk ke dalam zonasi usaha.

Meski area bisnis yang akan anda sewa atau beli bentuk fisiknya Ruko tetapi bukan berada di zonasi usaha, maka jika rela memicu perusahaan dan mengurus perizinannya akan ditolak. Untuk memicu perusahaan di Jakarta dan perizinannya, baik bentuknya perusahaan perorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer (CV), atau perseroan terbatas (PT), maka pastikan terutama dahulu area yang akan dijadikan domisili perusahaan kudu berada di zonasi yang disebutkan diatas.

Bagaimana menegaskan Ruko akan dijadikan domisili bisnis berada di zonasi yang sesuai? Seperti yang telah disinggung diatas, meski bentuk fisik bangunannya adalah Ruko–atau dinamakan Ruko–belum tentu Ruko berikut legal untuk dijadikan area atau domisili usaha.

Atau, meski area bisnis yang anda pilih diapit oleh Ruko, restoran, apotik, ATM, bahkan perkantoran sekalipun, tidak otomatis area berikut segera dapat digunakan untuk alamat perusahaan dan pengurusan perizinannya. Ini banyak berjalan di lokasi Kemang, Jakarta Selatan. Meski di kiri kanan jalan di kawasan berikut banyak plang nama perusahaan, boleh jadi banyak yang tidak mengantong perizinan bisnis yang mestinya sebab mayoritas zonasi di lokasi berikut adalah untuk permukiman.

Untuk menegaskan apakah Ruko yang akan disewa atau dibeli berada di zonasi yang cocok dengan peruntukannya anda selalu kudu laksanakan serangkaian pengecekan. Untuk menegaskan apakah lokasi yang dijadikan area bisnis berada di zonasi yang sesuai, anda dapat mampir ke kantor kelurahan, kecamatan atau kantor walikota setempat sebab mereka miliki peta zonasi lokasi setempat. Bila kudu minta kepada mereka untuk mengeluarkan surat keterangan berkenaan zonasi berasal dari Ruko yang akan anda sewa atau beli.

 

Memang sedikit lebih repot tetapi ini adalah bisnis preventif untuk melindungi bisnis yang akan anda jalankan. Sebelum menyewa atau belanja toko, kantor, Ruko, Rukan, atau gedung perkantoran di lokasi Jakarta, pastikan pernah zonasinya! Jangan terpaku terhadap bangunan atau namanya.

Sebab, jika bangunan-bangunan berikut berada di zonasi yang tidak cocok peruntukannya maka dapat dipastikan tidak akan dapat diproses untuk perizinan usahanya.

 

Pastikan IMB Ruko untuk area usaha

Selain mengecek zonasi, perihal lain yang kudu diperhatikan adalah mengecek dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berasal dari Ruko yang akan disewa atau dibeli. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta yang akan produksi pengajuan izin bisnis baik di tingkat kelurahan, kecamatan, atau walikota tentu akan meneliti dokumen IMB. Kalau izin yang dikeluarkan di IMB bukan untuk area bisnis maka meski area yang akan anda sewa bentuknya Ruko, Rukan, atau gedung, maka selalu tidak akan dapat diproses perizinannya.

Jadi, tak hanya kudu berada di zonasi bisnis bangunan yang bentuk fisiknya Ruko, Rukan, atau gedung terhitung kudu dapat dukungan oleh IMB yang sesuai. Mendapatkan informasi yang lengkap berkenaan status dan dokumen-dokumen pendukung adalah hak anda sebagai penyewa atau pembeli. Jadi, jangan segan untuk menghendaki atau mempelajari terutama dahulu fotokopi IMB berasal dari pemilik bangunan sebelum menyita keputusan.

 

Cek dan Ricek Pelunasan Tagihan Pajak Bumi Bangunan (PBB)

Kepatuhan terhadap pajak terhitung dijadikan kriteria andaikata anda rela mendirikan perusahaan. Bahkan, untuk urusan pajak bukan hanya pendiri perusahaan yang kudu clear laporan pajaknya, tetapi terhitung area yang akan dijadikan area bisnis kudu telah melunasi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.

Untuk dapat mendirikan perusahaan dan memperoleh NPWP atas nama perusahaan yang akan didirikan, selaku pendiri perusahaan anda kudu menegaskan bahwa tiap tahun telah melaporkan SPT tahunan ke kantor pajak setempat.

Setelah itu, untuk mengajukan permohonan perizinan perusahaan seperti SIUP dan TDP maka bukti telah melunasi PBB terhitung jadi persyaratan.

Pemerintah Daerah, dalam perihal ini Pemprov DKI, tentu ingin menegaskan terutama dahulu tidak tersedia tunggakan pajak untuk area yang dijadikan domisili usaha. Sebagai calon penyewa berasal dari area yang akan dijadikan area bisnis anda kudu menegaskan bahwa pemilik atau pengelola area berikut telah membayar tagihan PBB tahun berjalan.

Ingat, besar kecilnya PBB bergantung berasal dari lokasi, luas tanah, dan bangunan. Semakin premium lokasinya dan tambah luas tanah dan bangunannya maka jumlah PBB yang kudu dibayar akan tambah besar.

Kalau anda bermaksud menyewa atau belanja Ruko waktu belum clear apakah mereka telah melunasi tagihan PBB tahun pada mulanya baiknya dipastikan terutama dahulu. Sebab, jika mereka menunda pembayaran PBB atau bahkan hingga miliki tunggakan maka mirip berarti proses izin bisnis yang nanti anda ajukan jadi tidak dapat diproses.

 

Pastikan hak anda sebagai penyewa atau costumer dicantumkan di perjanjian

Umumnya costumer malas untuk membaca kontrak atau perjanjian yang isinya berlembar-lembar. Kalau nanti isinya punya masalah baru mereka akan membaca dengan seksama dan baru mengerti tersedia hak-hak anda sebagai penyewa yang tidak dicantumkan dalam perjanjian.

Misalnya anda mestinya berhak mendapat jaminan bahwa seluruh dokumen pendukung yang menyatakan asal-usul peruntukan tanah dan bangunan, pengelolaan lingkungan, adalah telah mencukupi ketentuan pemerintah area dan dapat dijadikan basic untuk pendirian perusahaan dan pengurusan perizinannya.

Pelajari pula di perjanjian berkenaan klausul yang sesuaikan konsekuensi andaikata pengelola atau pemilik pada mulanya tidak dapat mencukupi kebutuhan dokumen pendukung perihal dengan konsep anda mendirikan perusahaan dan perizinannya di area yang akan disewa tersebut. Ingat, ongkos untuk menyewa Ruko atau Rukan jumlahnya tidak sedikit. Kalau klausul seperti ini tidak tersedia di perjanjian maka anda kudu memperjuangkannya.

 

Klausul Pemberian Salinan Dokumen Yang Terkait Pembangunan Ruko

Seperti yang telah diterangkan di poin 4 diatas. Kamu kudu mempelajari seluruh dokumen pendukung yang menyatakan asal-usul, peruntukan tanah dan bangunan, pengelolaan lingkungan yang perihal dengan area bisnis yang akan disewa atau dibeli.

Meski developer atau pengelolanya adalah perusahaan terkemuka sekalipun, anda kudu selalu kritis. Sebab, dapat jadi dokumen-dokumen pendukungnya dianggap sensitif bagi mereka dan tidak rela diberikan. Misalnya saja dokumen pengelolaan lingkungan.

Padahal, tersedia lebih dari satu perizinan bisnis yang perlu dokumen pengelolaan lingkungan dan bisnis yang akan anda rencanakan perlu dokumen tersebut. Misalnya untuk memperoleh izin restoran atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Restoran kudu mengajukan izin pengelolaan lingkungan terutama dahulu yang bentuknya dapat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Nah, waktu mereka membangun Ruko atau gedung yang anda sewa mestinya mereka telah miliki izin pengelolaan lingkungan. Artinya, anda tidak kudu mengajukan kembali sebab dapat memakai yang telah dimiliki pemilik atau developer Ruko yang bersangkutan.

Tapi di lebih dari satu kejadian yang dialami costumer Easybiz, disaat penyewa Ruko menghendaki salinan izin lingkungan untuk keperluan pengajuan izin bisnis mereka, pihak pemilik atau pengelola tambah dipersulit dan belum tentu dapat. Atau, kalaupun mereka berjanji akan beri tambahan tetapi kudu lewat prosedur internal mereka dan memakan waktu yang lama. Atau jangan-jangan, dokumen-dokumen berikut sesungguhnya tidak pernah ada.

 

Memahami Aturan Mengenai Status Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau SKDP

Poin keenam ini yang kudu anda benar-benar pahami. Easybiz lumayan banyak terima keluhan berasal dari costumer di lokasi Jakarta yang mengeluhkan mereka tidak dapat mengurus perizinan andaikata Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) meski telah memperoleh Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) atau makna lainnya adalah Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Di area lain di luar Jakarta makna yang digunakan adalah Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Di pemahaman mereka dengan telah memperoleh SKDP seakan proses perizinannya akan lancar. Ditambah lagi, telah tersedia lebih dari satu peraturan dalam bentuk ketentuan dan surat edaran yang tunjukkan bahwa untuk mengurus perizinan tidak diperlukan kembali SKDP dalam kaitannya untuk mengefisienkan kemudahan berupaya (Ease of Doing Business).

Aturan terakhir untuk lokasi Jakarta adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No.23 Tahun 2017 berkenaan Peningkatan Pelayanan Publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Pencapaian Target Kemudahan Berusaha (SK No.23). Di anggota ketiga SK No.23 berikut dinyatakan bahwa Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dihapuskan dalam kriteria perizinan dan non-perizinan di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Tapi, di sisi lain, dalam praktik di lapangan meski telah dinyatakan bahwa SKDP bukan jadi kriteria tetapi untuk mengajukan permohonan memperoleh NPWP, SIUP, dan TDP selalu kudu melampirkan SKDP yang masih berlaku. Bahkan, untuk pengurusan perizinan bisnis di lokasi Jakarta dikenal tersedia 2 SKDP yaitu SKDP Sementara dan SKDP Perpanjangan. Jadi, lain peraturan tertulis, lain pula praktik di lapangan.

 

Waspadai dokumen bodong

Mengenai dokumen bodong ini terhitung kudu diwaspadai. Masih banyak pengembang nakal yang memalsukan perizinan untuk proses pembangunan. Atau istilahnya ‘nembak’. Ketika proses pembangunan bisa saja mereka lolos berasal dari jerat hukum.

Tapi disaat Ruko atau Rukannya telah dipindahtangankan barulah timbul masalah. Risikonya bukan hanya tidak dapat mengajukan perizinan usaha, tetapi dapat jadi Ruko berikut akan disegel. Kalau telah kejadian begini kebanyakan pengembang nakal telah menghilang dan tidak dapat dilacak untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi, mau teliti sebelum belanja atau menyewa Ruko.

Categories: Bisnis